Jumat, 26 Januari 2018

KORUPSI DALAM PANDANGAN ETIKA DAN MORALITAS
           
            Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. (KBBI). Korupsi saat ini sudah sangat merajalela di kalangan masyarakat Indonesia khususnya para pejabat negeri. Mulai dari tingkatan yang paling bawah hingga tingkatan yang paling atas. Bahkan iya atau tidak korupsi seakan sudah sangat melekat pada kepribadian negeri ini.
            Korupsi pun tidak lain adalah kategori pencurian, hanya saja pencurian ini dilakukan oleh oknum-oknum yang berpendidikan tinggi serta tak bertanggung jawab. Dan fakta di lapangan pun menyatakan bahwa banyak sekali tindakan abnormal dalam hukum dimana hukuman seorang koruptor itu hanya beda tipis dengan maling kayu di pinggiran jalan.
            Dan hal ini sangatlah memberikan satu pukulan yang cukup keras terhadap para pejabat birokrasi sebagai badan aparatur Negara yang seharusnya memiliki nilai moral dan etika baik yang nantinya sebagai percontohan oleh masyarakat umum. Namun, seperti yang telah dilansir sebelumnya, hal ini seakan tidak memberikan efek jera terhadap para koruptor.
            Seharusnya para pejabat tinggi negeri ini bisa memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena mereka sebagai panutan masyarakat negeri ini. Secara etika pun hal ini sangatlah tidak diindahkan oleh masyarakat umum karena korupsi dapat menjadikan nama harum bangsa menjadi tercemar dikarenakan korupsi. Selain itu, menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi menjadi turun drastis akibat dari korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh oknum pejabat.
            Dan karena korupsi inilah tujuan dari birokrasi yang sebenarnya suit dicapai dikarenakan selain kepercayaan masyarakat turun juga akan terjadinya perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak birokrasi. Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan lontaran janji-janji manis pejabat. Karena,  mereka tahu bahwa tingkat keadilan di negeri ini sudah sangat sulit ditemukan.
            Jika kita kaitkan hal ini dengan moralitas yang ada, hal ini sangatlah melenceng jauh dari moral yang sebenarnya. Karena seakan para pejabat birokrasi yang ada, melakukan hal tersebut tanpa memandang bagaimana nasib dari rakyatnya jika mereka melakukan hal tersebut. Ini yang sangat disayangkan masyarakat terhadap birokrasi. Karena hal ini masyarakat mencap mereka sebagai pejabat yang tak bermoral, tak beretika, dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan jelek pun terus bermunculan dari kalangan masyarakat. Mulai dari tikus berdasi, dan lain sebagainya.

            Selain itu, karena korupsi ini sangat merugikan masyarakat, imbasnya pun bisa terjadi pada pemilu beberapa tahun ini. Dinyatakan bahwa pemilu beberapa tahun ini, suara terbanyak masih lah golput. Ini dikarenakan moral serta etika pejabat yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga kepercayaan masyarakat sudah pudar.
            Jika hal ini masih terus terjadi, maka yang terjadi adalah kebobrokan sebuah bangsa. Karena moralitas yang sangat rendah, sehingga banyak yang akan menilai bahwa bangsa Indonesia sudah kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang besar, bangsa yang sopan, serta bangsa bermoral diakibatkan ulah para pejabat tinggi negeri. Sekian.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

kha_fidz

dana kelurahan dalam rasionalisme

PENDAHULUAN 1.       Latar Belakang Munculnya otonomi           daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemer...