ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO TAHUN 2017
Dosen pengampu : Aminullah, S.Sos., M.AP
Di susun oleh : Muhammad Khafid Ainul Yaqin (201669080018)
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
2018
latar belakang
Salah satu
tugas penting dari
pemerintahan daerah adalah menyediakan
layanan administratif dan
infrastruktur publik melalui
alokasi belanja daerah pada
APBD. Perwujudan pelayanan publik di
daerah tentunya berkorelasi
erat dengan kebijakan belanja
daerah. Realisasi belanja daerah merupakan realisasi
penyerapan belanja daerah yang
dilakukan oleh pemerintah
daerah untuk mendanai seluruh
program/kegiatan yang berdampak
langsung maupun tidak
langsung terhadap pelayanan
publik di daerah. Apabila
penyelenggaraan urusan pemerintahan
diikuti dengan pemberian
sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada
daerah, dengan mengacu
kepada Undang Undang maka penyelenggaraan fungsi pemerintahan
daerah akan terlaksana secara
optimal.
Pelaksanaan
APBD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo
melalui pembangunan diberbagai sektor.
APBD yang direncanakan
setiap tahun pada dasarnya menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah, berapa besar alokasi
belanja untuk melaksanakan program/kegiatan, serta pembiayaan yang
muncul apabila terjadi
surplus atau defisit.
Landasan
Hukum
Landasan Hukum dalam menjalankan
pemerintahan daerah, dalam hal ini pengelolaan anggaran pendapatan dan
pengelolaan belanja daerah mengikuti Permendagri tahun 2017.Dalam tahap
penyusunannya disebutkan prsyaratannya dalam pasal 1 nomer 1 yang menyebutkan
anggaran pembangunan dan pembelanjaan adalah rencana keuangan tahunan yang
disusun oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Maka APBD dalam penyusunannya menjadi RAPBD akan disahkan oleh pemerintah
daerah dan DPRD, yang dimaksud pemerintah dalam pasal 1 ayat satu tersebut
merupakan Gubernur ditingkatan Provinsi dan walikota atau Bupati di tingkatan
Kabupaten kota. Pernyataan tersebut termaktub dalam kelanjutan di Pasal satu
ayat 2-3. Dalam pasa ini juga
ditekankan bahwa dalam pembentukan atau penyusunan APBD harus berlandaskan
Perda yang berlaku.Dengan penyebutan landasan perda pada akhir ayat 1
membuktikan pelimpahan yang strategis pada pemerintahan daerah oleh
pemerintahan pusat. Maka untuk mengetahui secara eksplisit tentang landasan
hokum APBD harus juga mengetahui Perda yang berlaku di daerah tersebut,
mengingat Permendagri hanya sebagai pengantar, dan menyebutkan Perda menjadi
landasan hokum yang lebih jelas terkait APBD yang dikelola di daerah tersebut.
Mengingat
landasan hukum yang telah dipaparkan dalam Permndagri nomer 31 tahun 2016 pasal
satu yang menyebutkan tentang APBD merupakan program tahunan. Maka untuk
mengetahui APBD dan pengelolaannya di tahun 2017 kita harus mengetahui landasan
rancangannya dan landasan hukumnya di tahun sebelumnya mengingat pembentukannya
diakhir tahun dan berlaku ditahun setelah penyusunannya.
Perda
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016. Pasal satu menyangkut tentang rencana anggaran
yang akan dijadikan APBD di tahun 2017.
Baik membahas mengenai sumber dana maupun alokasi APBD.
Gambaran Umum Kabupaten
Sidoarjo.
Kabupaten
Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di
Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya
adalah Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di
utara, Selat Madura di
timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Bersama dengan Gresik, Sidoarjo merupakan
salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk
dalam kawasan Gerbangkertosusila.
Kabupaten
Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan
daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena
berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan,
pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan
terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia
yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah
satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Kabupaten
Sidoarjo terletak antara 112o5’ dan 112o9’ Bujur Timur
dan antara 7o3’ dan 7o5’ Lintang Selatan.
Kabupaten
Sidoarjo terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan
kelurahan. Kota kecamatan lain yang cukup besar di Kabupaten Sidoarjo di
antaranya Taman, Krian, Wonoayu, Candi, Porong, Gedangan, Tarik, Sidoarjo dan
Waru.
Dari segi
perekonomian, Perikanan, industri dan jasa
merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo. Selat Madura di sebelah
Timur merupakan daerah penghasil perikanan, di antaranya Ikan, Udang, dan Kepiting. Logo Kabupaten
menunjukkan bahwa Udang dan Bandeng merupakan komoditi perikanan yang utama
kota ini. Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan "Kota Petis". Sektor
industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan
dengan pusat bisnis Jawa Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak maupun Bandara Juanda, memiliki sumber
daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang
relatif stabil menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo.
Sektor industri kecil juga berkembang cukup baik, di antaranya sentra industri
kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu
di Wedoro - Waru dan Tebel - Gedangan, sentra industri kerupuk di Telasih - Tulangan.
Rincian
APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017.
|
|
Nomor Unit
|
Uraian
|
Jumlah
|
||||||
|
1
|
|
|
PENDAPATAN DAERAH
|
3.860.639.404.011,04
|
|||||
|
1
|
|
. 1
|
Pendapatan Asli Daerah
|
1.310.069.237.292,04
|
|||||
|
1
|
|
1 • 1
|
Hasil Pajak Daerah
|
794.975.000.000,00
|
|||||
|
1
|
|
1 • 2
|
Hasil Retribusi Daerah
|
94.920.694.000.00
|
|||||
|
1
|
|
1 - 3
|
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
|
28.447.734.565,97
|
|||||
|
1
|
|
1 • 4
|
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
|
391.725.808.726.07
|
|||||
|
1
|
|
2
|
Dana Perimbangan
|
1.940.311.823.627,00
|
|||||
|
1
|
|
2 . 1
|
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
|
155.827.511.627,00
|
|||||
|
1
|
|
2 . 2
|
Dana Alokasi Umum
|
1.314.001.701.000.00
|
|||||
|
1
|
|
2 . 3
|
Dana Alokasi Khusus
|
470.482.611.000.00
|
|||||
|
1
|
|
3
|
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
|
600.258.343.092,00
|
|||||
|
1
|
|
3 . 1
|
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintahan Daerah lainnya
|
330.752.731.092.00
|
|||||
|
1
|
|
3 . 2
|
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsusus
|
269.430.612.000,00
|
|||||
|
1
|
|
3 . 3
|
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemenntah
Daerah Lainnya
|
75.000.000.00
|
|||||
|
|
|
|
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
|
3.850.639.404.011,04
|
|||||
|
2.
|
|
|
BELANJA
|
4.269.179.372.259,04
|
|||||
|
2 . 1
|
Belanja Tidak Langsung
|
2.364.632.967.880.04 .
|
|||||||
|
2-1.1
|
Belanja Pegawai
|
1.586.718.027.514,74
|
|||||||
|
2-1-2
|
Belanja Hibah
|
150.112.571.000.00
|
|||||||
|
2.1-3
|
Belanja Bantuan Sosial
|
41.911.200.000.00
|
|||||||
|
2.1.4
|
Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemenntah Desa
|
96.942.365.900,00
|
|||||||
|
2.1.5
|
Belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah
|
485.948.803.465,30
|
|||||||
|
|
|
|
Desa dan Partai Politik
|
|
|||||
|
2.1.6
|
Belanja Tidak Terduga
|
3.000.000.000,00
|
|||||||
|
2.2
|
|
|
Belanja Langsung
|
1.904.546.404.379,00
|
|||||
|
2.2.1
|
Belanja Pegawai
|
124.840.902.548.00
|
|||||||
|
2.2-2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
868.222.260.662,00
|
|||||||
 22.3 |
Belanja Modal
|
911.483.241.169.00
|
|||||||
|
|
Jumlah BELANJA
|
4.269.179.372.259.04
|
|||||||
|
|
Surplus/(Defisit)
|
(418.539.968.248.00)
|
|||||||
|
3.
|
PEMBIAYAAN
DAERAH
|
418.539.968.248,00
|
|||||||
|
3. 1
|
Penerimaan
Pembiayaan Daerah
|
431.439.968.248,00
|
|||||||
|
3.1-1
|
Slsa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
|
418.539.968.248,00
|
|||||||
|
3-1-2
|
Penerimaan Pengembalian
Dana Bergulir
|
12.900.000.000,00
|
|||||||
|
|
JumlahPenerimaan
Pembiayaan Daerah
|
431.439.968.248,00
|
|||||||
|
3. 2
|
Pengeluaran
Pembiayaan daerah
|
12.900.000.000,00
|
|||||||
|
3-2-1
|
Penyertaan Modal
(Investasi Pemerintah Daerah)
|
12.900.000.000,00
|
|||||||
|
|
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan daerah
|
12.900.000.000,00
|
|||||||
|
|
Pembiayaan Netto
|
418.539.968.248,00
|
|||||||
Refrensi :
Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo
Nomor 18
Tahun 2016
Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah
Tahun Anggaran 2017
Analisis
APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2017
Sebagaimana
yang telah disampaikan di gambaran umum tentang Kabupaten Sidoarjo, bahwa
Sidoarjo merupakan salah satu daerah dengan beberapa sumber kekayaan yang
melimpah. Mulai dari jasa, industri, hingga tambak yang ada di hampir seluruh
wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sangat mendorong pada Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
Namun hal ini sangat disayangkan
karena hasil dari retribusi daerah angkanya adalah Rp. 94.920.694.000.00 jauh lebih rendah dari pada hasil pajak daerah
yang angkanya mencapai Rp. 794.975.000.000,00. Dari sini sebenarnya enimbulkan sebuah tanda
Tanya, bagaimana kinerja dari organisasi dari sector publik ? karena jika
beberapa sumber kekayaan yang melimpah, masih belum terorganisir dengan baik.
Bisa jadi masih banyak sector seperti UMKM masih belum diagendakan oleh
Pemerintah Daerah.
Selanjutnya berbicara
tentang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang termasuk dalam Dana
Perimbangan sebagaimana yang termaktub dalam UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
pemerintah pusat dan daerah. Serta PP No 55 tahun 2005 tentang dana
perimbangan. Dari sini sudah terlihat jelas bahwa memang Dana Alokasi umum
dengan Dana Alokasi Khusus sangat berbeda. Karena Dana Alokasi Umum harus ada
garis intruktif dari Pemerintah Pusat. Selain itu dana tadi bukan hanya dari
pemerintah tapi juga dari dana yang lain-lain, yakni :
|
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintahan Daerah lainnya
|
330.752.731.092.00
|
|
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsusus
|
269.430.612.000,00
|
|
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemenntah
Daerah Lainnya
|
75.000.000.00
|
UU
No 33 tahun 2004 sebagai landasan hukum dana bagi hasil dari provinsi dengan
kepala daerah yang lain. UU No 33 tahun 2004 yang memasukkan anggaran dana Bagi
hasil, dana ini tidak semerta merta diberikan melainkan ada syarat syarat
khusus seperti diantaranya adalah PAD, dan PDB.
Setelah
itu kita berlanjut pada proses pengalokasian dan pembelanjaan Daerah dalam rangka
mencapai pembangunan daerah serta Pelayanan Publik. Ada dua jenis pembelanjaan
di Indonesia yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Yang dimaksud
pembelanjaan langsung adalah pembelanjaan yang tidak bersinggungan langsung
dengan program yang telah ditetapkan. Belanja tidak langsung meliputi : bantuan
social, tunjangan pegawai, hibah dll. Sedangkan belanja lansung meliputi :
belanja modal, barang dan jasa serta pegawai. Dimana belanja tidak langsung
mencapai angka Rp. 2.364.632.967.880.04
dan belanja langsung mencapai angka Rp. 1.904.546.404.379,00.
Hasil akhir
Beralih ke pembiayaan daerah Kabupaten Sidoarjo,
yakni :
|
Penerimaan
Pembiayaan Daerah
|
431.439.968.248,00
|
|
Jumlah
Penerimaan Pembiayaan Daerah
|
431.439.968.248,00
|
|
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan daerah
|
12.900.000.000,00
|
|
Pembiayaan Netto
|
418.539.968.248,00
|
Analisis
Tahap Penganggaran.
TAHAPAN
DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD
|
Telalu
|
|
|
URAIAN
|
|
|
WAKTU
|
LAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.
|
Penyusunan
RKPD
|
|
|
Akhir
bulan
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Mei
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.
|
Penyampaian
|
Rancangan KUA
|
Minggu
I bulan
|
1
|
||||
|
|
Dan
|
Rancangan
|
PPAS
|
oleh
|
Juni
|
minggu
|
||
|
|
Ketua
|
|
TAPD
|
kepada
|
kepala
|
|
|
|
|
|
daerah
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.
|
Penyampaian
|
Rancangan KUA
|
Pertengahan
|
6
|
||||
|
|
Dan
|
Rancangan
|
PPAS
|
oleh
|
bulan Juni
|
minggu
|
||
|
|
kepala daerah kepada DPRD
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.
|
Kesepakatan
|
antara
|
kepala
|
Akhir
bulan
|
|
|||
|
|
daerah
|
danDPRD
|
atas
|
Juli
|
|
|||
|
|
Rancangan KUA dan Rancangan
|
|
|
|||||
|
|
PPAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
5.
|
Penerbitan
Surat Edaran kepala
|
Awal
bulan
|
8
|
|||||
|
|
daerah
|
Perihal
|
Pedoman
|
Agustus
|
minggu
|
|||
|
|
penyusunan RKA-SKPD
dan
|
|
|
|||||
|
|
RKA-PPKD
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.
|
Penyusunan
|
dan
pembahasan
|
Awal
bulan
|
|
||||
|
|
RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta
|
Agustus sampai
|
|
|||||
|
|
Penyusunan
|
Rancangan
|
Perda
|
dengan akhir
|
|
|||
|
|
tentang APBD
|
|
|
|
Bulan
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
September
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7.
|
Penyampaian
Rancangan Perda
|
Minggu
I bulan
|
2
bulan
|
|||||
|
|
tentang APBD kepada DPRD
|
Oktober
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
8.
|
Pengambilan
|
|
persetujuan
|
Paling
lambat 1
|
|
|||
|
|
bersama DPRD
|
dan
|
kepala
|
(satu) bulan
|
|
|||
|
|
daerah
|
|
|
|
|
sebelum tahun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
anggaran yang
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bersangkutan
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
9.
|
Menyampaikan
|
Rancangan
|
3 hari
kerja
|
|
||||
|
|
Perda
|
|
Tentang
|
APBD
|
dan
|
Setelah
|
|
|
|
|
Rancangan
|
Perkada tentang
|
persetujuan
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penjabaran
|
|
APBD
|
|
kepada
|
bersama
|
|
|
|
|
MDN/Gub untuk dievaluasi
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
10.
|
Hasil evaluasi Rancangan Perda
|
Paling lama 15
|
|
|||||
|
|
tentang
|
APBD
|
Dan
|
Rancangan
|
hari kerja
|
|
||
|
|
Perkada
|
Tentang
|
Penjabaran
|
setelah
|
|
|||
|
|
APBD
|
|
|
|
|
|
Rancangan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perda tentang
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APBD dan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rancangan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perkada tentang
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penjabaran
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APBD diterima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
oleh
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MDN/Gubernur
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
11.
|
Penyempurnaan
|
Rancangan
|
Paling lambat 7
|
|
||||
|
|
Perda
|
tentang APBD
|
sesuai
|
hari kerja (sejak
|
|
|||
|
|
hasil
evaluasi
|
|
yang
|
ditetapkan
|
diterima
|
|
||
|
|
dengan
|
keputusan
|
pimpinan
|
keputusan hasil
|
|
|||
|
|
DPRD tentang
|
penyempurnaan
|
evaluasi)
|
|
||||
|
|
Rancangan Perda tentang APBD
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
12.
|
Penyampaian
|
keputusan DPRD
|
3 hari kerja
|
|
||||
|
|
tentang
|
|
|
penyempurnaan
|
setelah
|
|
||
|
|
Rancangan Perda tentang APBD
|
keputusan
|
|
|||||
|
|
kepada MDN/Gub
|
|
|
pimpinan DPRD
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
ditetapkan
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
13.
|
Penetapan Perda tentang APBD
|
Paling lambat
|
|
|||||
|
|
dan Perkada tentang Penjabaran
|
akhir Desember
|
|
|||||
|
|
APBD
|
sesuai
|
dengan
|
hasil
|
(31 Desember)
|
|
||
|
|
Evaluasi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
14.
|
Penyampaian
|
|
Perda
|
tentang
|
Paling lambat 7
|
|
||
|
|
APBD
|
dan
|
Perkada
|
tentang
|
hari kerja
|
|
||
|
|
Penjabaran
|
|
APBD
|
|
kepada
|
setelah Perda
|
|
|
|
|
MDN/Gub
|
|
|
|
|
dan Perkada
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ditetapkan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAHAPAN
DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD
|
No
|
|
|
|
URAIAN
|
|
|
|
|
WAKTU
|
LAMA
|
|
|
.
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.
|
Penyampaian
|
Rancangan
|
|
|
KUPA
|
Paling lambat
|
|
||||
|
|
dan Rancangan PPAS
|
Perubahan
|
minggu I bulan
|
|
|||||||
|
|
oleh Ketua TAPD
kepada kepala
|
Agustus
|
|
||||||||
|
|
Daerah
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2.
|
Kesepakatan antara kepala daerah
|
Paling lambat
|
1
|
||||||||
|
|
dan DPRD atas Rancangan KUPA
|
minggu II bulan
|
Minggu
|
||||||||
|
|
dan Rancangan PPAS Perubahan
|
Agustus
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3.
|
Penerbitan
|
Surat Edaran
|
|
Kepala
|
Paling lambat
|
3
|
|||||
|
|
Daerah
|
|
perihal
|
Pedoman
|
minggu I bulan
|
Minggu
|
|||||
|
|
penyusunan
RKA-SKPD, RKA-
|
September
|
|
||||||||
|
|
PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD
|
|
|
||||||||
|
|
Serta
|
Penyusunan
|
Rancangan
|
|
|
||||||
|
|
Perda
|
tentang
|
Perubahan
|
|
APBD
|
|
|
||||
|
|
dan
Rancangan Perkada
|
Tentang
|
|
|
|||||||
|
|
Penjabaran Perubahan APBD
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4.
|
Penyampaian
|
Rancangan
|
|
|
Perda
|
Paling lambat
|
3
|
||||
|
|
tentang Perubahan APBD kepada
|
minggu II bulan
|
Minggu
|
||||||||
|
|
DPRD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
September
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
5.
|
Pengambilan persetujuan bersama
|
Paling lambat 3
|
|
||||||||
|
|
DPRD dan kepala daerah
|
|
|
|
bulan sebelum
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tahun anggaran
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
berakhir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
6.
|
Menyampaikan Rancangan
|
|
Perda
|
3 hari kerja setelah
|
|
||||||
|
|
Tentang
|
Perubahan
|
APBD
|
Dan
|
persetujuan
|
|
|||||
|
|
Rancangan
|
|
Perkada
|
Tentang
|
bersama
|
|
|||||
|
|
Penjabaran
|
Perubahan
|
|
|
APBD
|
|
|
||||
|
|
Kepada
|
MDN/Gubernur
|
|
untuk
|
|
|
|||||
|
|
Dievaluasi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
7.
|
Hasil
|
evaluasi
|
Rancangan
|
|
Perda
|
Paling lama 15 hari
|
|
||||
|
|
Tentang
|
Perubahan
|
APBD
|
dan
|
kerja setelah
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berdasarkan Permendagri no 31 tahun
2016 bahwa tahap penganggaran APBD ada 2 tahap, yakni proses penganggaran dan proses perubahan
anggaran. Dalam proses penganggran jika merujuk pada table diatas mulai dari penyusunan
RKPD hingga penyampaian perda tentang APBD bertahap selama kurang lebih sekitar
7 bulan lebih 3 minggu. Pada tahap ini pun penyusunan APBD ini dilakukan dengan
sangata procedural, mulai dari penyusunanya hingga evaluasi sebelum penetapan
bersama DPRD hingga pada penyampaian kepada Gubernur yang sebelumnya telah
ditetapkan bersama DPRD.
Lanjut analisis pada tahap
penyusunan perubahan APBD yang diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 3
bulan saja. Mulai dari penyampaian perubahan KUPA dan PPAS kepada Kepala Daerah
hingga penyampaian perubahan APBD dan rancangan perkada kepada Gubernur untuk
dievaluasi.
Jika kedua tahap proses penganggaran
ini digabung, maka tahap proses penganggaran dilakukan dengan cepat tidak
sampai 1 tahun.
Analisis Proses
Pengelolaan.
 |
|
 |
Pelaksanaan
Berdasarkan tabel
diatas yang merujuk pada PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
serta Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 11 tahun 2002 tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah, bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
dimulai dari verifikasi DPA-SKPD hingga menjadi sebuah dasar pelaksanaan
anggaran yang meliputi pendapatan, biaya, dan pembelanjaan.
Setelah itu diadakan sebuah laporan realisasi semester
pertama yang nantinya ada perubahan APBD jika memang ditemukan sebuah
keganjilan dalam implementasinya.
Penatausahaan
Penatausahaan pendapatan yang dalam
hal ini dilaksanakan oleh Bendahara penerimaan. Berbeda lagi dengan
penatausahaan belanja yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran.
Kekayaan dan kewajiban daerah yang meliputi kas umum,
piutang, investasi, dana cadangan, dan utang yang nantinya dicatat,
digolongkan, ditafsirkan, yang nantinya akan dilaporkan dalam rangka
pelaksanaan APBD. Sistem akuntansi ini berdasarkan atas keputusan Bupati.
Pertanggung Jawaban
Pertanggung jawaban laporan
keuangan Daerah meliputi : laporan realisasi anggaran, Neraca, arus kas, dan
catatan atas laporan keuangan.
Laporan ini dilaksanakan setelah di akuntansi oleh
pejabat terkait dan nantinya laporan ini diaudit oleh BPK selaku pemegang
wewenang keuangan. Setelah diaudit oleh BPK terbentuklah rancangan peraturan
daerah tentang APBD.
Pengawasan
Dalam pengawasan ini dilakukan sebuah
pembinaan yang meliputi :
1.
Pemberian
Pedoman
2.
Bimbingan
3.
Supervisi
4.
Konsultasi
5.
Pendidikan
6.
Pelatihan
7.
Penelitian dan
Pengembangan
Setelah
pembinaan rampung, maka dilaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda
tentang APBD. Setelah itu selesai dilaksanakan pengendalian intern dan
pemeriksaan Ekstern.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar